Mencari Ketentraman di Negara yang Tak Aman

Kebakaran Hutan akibat Cukong Lahan

Menjadi bagian dari masyarakat Kalimantan, tentu saja saya lumayan mengerti masalah-masalah yang sedang menimpa pulau saya dan juga Pulau Sumatera. Ya, kebakaran hutan. Suatu bencana alam, atau mungkin juga bencana buatan manusia, yang sangat-sangat merugikan masyarakat sekitar. Hal yang terjadi di setiap tahunnya dengan biang permasalahan dan pembuat masalah yang sama. Tahun ini pun kembali dengan kasus yang sama, tetapi dengan skala yang lebih besar daripada sebelumnya.

Kita bisa melihatnya melalui pemberitaan media sosial ataupun pemberitaan di televisi mengenai kebakaran hutan ini, walaupun tidak seheboh pemberitaan mengenai para elite atau selebriti. Mereka yang berada di daerah kebakaran hutan atau terpapar asap kebakaran hutan benar-benar sangat menderita. Setiap harinya harus menghirup udara yang sangat kotor, abu bekas kebakaran hutan yang bisa merusak mata, hingga suhu yang panas akibat kebakaran hutan dan musim kemarau.

Bagi saya sendiri, di suatu waktu jika tak sengaja menghirup asap sesuatu yang terbakar atau asap dari kendaraan saja rasanya seperti susah bernafas, apalagi mereka yang dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka hampir tidak memiliki pasokan oksigen yang cukup untuk bernafas lega. Hal itu membuat saya tak heran jika ada saja pemberitaan mengenai adanya peningkatan pada pasien dengan gangguan pernapasan, seperti ISPA. Bahkan tempat teraman seperti rumah saja, tidak mampu membendung asap-asap yang mengepung dan memaksa masuk.

Ketenteraman, bagi mereka, hanya sebuah angan-angan karena untuk bernapas dengan baik saja, mereka tidak bisa nyaman. Masker hidung pun bisa dipakai beberapa lapis agar tetap terjaga kesehatan pernapasannya, dan mungkin saja ketika tidur, mereka akan menggunakan masker hidung juga. Lalu, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, apakah pemerintah diam saja? Bukannya kebakaran hutan kali ini termasuk bencana nasional? Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Kebakaran hutan ini hampir mencakup lima indikator untuk dinyatakan sebagai bencana nasional.

Pertama, jumlah korban dari kebakaran hutan ini sangat banyak. Seperti yang kita lihat di pemberitaan bahwa banyak orang yang terkena gangguan pernapasan. Contohnya saja seperti yang diberitakan oleh Kompas pada bulan September lalu bahwa korban kebakaran hutan dan lahan hampir mencapai satu juta, baik di Pulau Kalimantan maupun di Pulau Sumatera yang terpapar kebakaran hutan dan lahan. Korban kebakaran hutan ini pun kebanyakan mengidap penyakit ISPA. Apakah pemerintah masih menunggu adanya korban jiwa seperti banyak yang meninggal dunia dan baru akan menetapkannya menjadi bencana nasional?

Kedua, kerugian harta benda dari masyarakat sekitar. Memang tidak separah saat gempa ataupun tsunami, tetapi risiko untuk terbakarnya suatu rumah atau pemukiman juga besar. Apakah pemerintah menunggu sampai ada ratusan rumah yang terbakar dan baru akan menyatakan kebakaran hutan ini menjadi bencana nasional?

Ketiga, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Kebakaran hutan ini sudah memiliki cakupan yang amat luas hingga asapnya bisa menyeberang ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Walaupun tidak berupa kebakaran, tetapi mereka tetap terkena paparan asap dari kebakaran hutan. Belum lagi wilayah seperti di Pulau Kalimantan, di mana pada daerah atau provinsi lain juga mengalami kebakaran hutan, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali. Apakah pemerintah menunggu sampai kebakaran hutannya menyebar sampai ke Pulau Jawa agar bisa dinyatakan sebagai bencana nasional? Toh, kita tahu bahwa Pulau Kalimantan terpisahkan oleh lautan dari Pulau Jawa. Kita tidak bodoh.

Keempat, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Untuk hal ini, saya sangat berharap kebakaran hutan ini dapat menjadi bencana nasional dan dipikirkan secara bersama-sama di negara tercinta kita ini. Dampak sosial ekonomi benar-benar terasa. Karena asap, banyak orang yang tidak dapat bekerja seperti semestinya, banyak anak-anak yang tidak bisa ke sekolah seperti biasanya, dan banyak orang yang tidak bisa berjalan santai seperti pada umumnya. Apakah pemerintah menunggu sampai kebakaran hutannya mematikan sektor penghasilan pemerintah yang lain seperti berhenti berfungsinya perusahaan sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi pemerintah?

Namun, pada indikator yang kelima ini, saya pikir, sepertinya ini menjadi alasan kuat pemerintah tidak menyatakan kebakaran hutan kali ini adalah bencana nasional. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena pada indikator ini mengandung kata-kata “kerusakan sarana dan prasarana”. Hmm, kita melihat sepertinya pemberitaan di layar kaca, koran, ataupun media sosial pun, tidak ada yang mengangkat sarana dan prasarana apa saja yang rusak. Namun, sebagai orang yang berasal dari Kalimantan dan memiliki banyak keluarga di Kalimantan, tentu saja keluarga saya selalu mengabarkan tentang kejadian apa saja yang terjadi di sana.

Seperti yang saya tahu, beberapa waktu lalu, salah satu pelabuhan perahu cepat (speed boat) turut terbakar sehingga menghambat kegiatan dan perekonomian masyarakat. Apakah pemerintah menunggu sampai gedung pemerintah daerah turut terbakar atau tanah yang dijadikan calon ibukota baru turut terbakar? Namun, pikir saya, tanah yang akan dijadikan pusat ibukota baru nanti juga akan dibakar. Tidak bermaksud untuk berpikiran negatif, tetapi bukannya pembakaran hutan menghemat biaya dan tenaga? Sangat disayangkan.

Lalu, dengan memaparkan indikator bencana nasional ini, mengapa pemerintah masih saja diam? Masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, telah menahan semua ini selama lebih dari tiga bulan. Agaknya pemerintah benar-benar tutup mata, terutama pemerintah pusat. Kemudian, ketika masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan itu protes kepada pemerintah pusat dan tentu saja Bapak Presiden Tercinta kita, Joko Widodo, masyarakat lainnya malah mengatakan hal-hal yang tak patut dikatakan seperti manja, banyak mau, dan sebagainya. Giliran masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan membandingkan dengan kesigapan pemerintah ketika salah satu kota besar di Indonesia mengalami kepadaman listrik, mereka malah mengamuk.

Mereka mengatakan kalau di kota mereka banyak perusahaan yang membutuhkan listrik dan jaringan internet. Apakah kalian pikir Kalimantan dan Sumatera adalah pulau yang antah-berantah dengan pemikiran kolot? Tanpa Kalimantan dan mungkin Sumatera, perusahaan yang ada di kota itu tidak ada apa-apanya. Kendaraan kalian pun tidak berjalan karena tidak adanya pasokan bahan bakar. Dan juga, listrik yang kalian nikmati juga tidak ada apa-apanya jika batu bara tidak dikeruk dari bumi kami? Arogan sekali.

Kembali kepada persoalan kebakaran hutan di pulau tercinta saya, saya benar-benar menyayangkannya. Selama 18 tahun kehidupan saya, pemerintah sepertinya benar-benar tak terlalu peduli dengan kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap musim kemarau. Malah, pemerintah memberikan izin seenaknya kepada perusahaan yang hendak membuka lahan. Lalu, mengapa, sepertinya, pemerintah menggiring opini bahwa masyarakat yang menjadi biang dari segala kebakaran hutan ini?

Bayangkan saja, petani Dayak masih hidup dengan ketidakpastian. Mereka hidup di antara hutan-hutan yang semakin lama berubah menjadi kumpulan pohon-pohon kelapa sawit. Malah, pemerintah sendiri menggaungkan semangat untuk bangga terhadap kumpulan pohon sawit itu. Mengapa, sih? Toh, masyarakat di sekitar tidak kecipratan keuntungan dari kelapa sawit itu. Malah, pekerja biasanya didatangkan dari kota-kota di luar Pulau Kalimantan.

Saya pikir ini menjadi permasalahan serius untuk negara kita. Bagaimana ceritanya masih banyak masyarakat yang tidak bisa hidup dengan nyaman? Bagaimana pula mereka harus mencari ketentraman mereka sendiri di negeri yang mereka pikir tidak aman untuk ditinggali? Hal itu terjadi karena mereka seakan-akan tertindas di negeri mereka tinggal. Sangat mengesalkan dan disayangkan.